Layanan Nikah-Rujuk

PERSYARATAN DAN PROSEDUR KEHENDAK NIKAH

Dasar :

  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan
  • Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan
  • Peraturan Menteri Agama RI. Nomor  11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan  Nikah
  • Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Bagi anda yang pingin nikah “beneran”  dengan disaksikan oleh Pejabat KUA / Penghulu keq samping ini nih,  dan  surat nikahnya diserah-terimakan sesegera mungkin  seperti gambar di bawah ini. Saya tulis syarat dan prosedurnya untuk anda. Silakan baca dengan seksama berikut ini:

Persyaratan Kehendak Nikah

1.  Surat Keterangan Untuk Nikah dari Kepala Desa/Lurah antara lain berupa:

  • Model N1  (surat Keterangan untuk nikah) ditandatangani Kepala Desa/Lurah
  • Model N2  (surat keterangan asal-usul) ditandatangani Kepala Desa/Lurah
  • Model N3 (Surat persetujuan Mempelai)  ditandatangani pihak calon suami/isteri
  • Model N4 (surat keterangan tentang orang tua) ditandatangani oleh Kepala desa/lurah
  • Model N5 (surat izin orang tua) ditandatangani oleh orang tua (digunakan jika calon suami/isteri berumur dibawah 21 tahun)
  • Model N6 (surat Keterangan Kematian suami atau isteri) ditandatangani kades/lurah (digunakan jika calon suami/isteri berstatus duda mati/janda mati)
  • Model N7 (Surat Pemberitahuan kehendak nikah)  ditandatangani oleh Wali/Catin (digunakan jika perkawinan dilaksanakan diluar kantor KUA)

2. Surat  Ketetapan Pengadilan Agama, berupa :

  • Akta Cerai jika calon suami/isteri berstatus duda/janda talak/cerai.
  • Dispensasi Pengadilan  jika calon suami berumur kurang dari 19 tahun dan calon isteri berusia kurang dari 16 tahun, atau  jika terjadi perbedaan pendapat atas persetujuan kawin diantara pihak yang berwenang memberikan ijin untuk kawin dan atau tidak ada pihak yang dapat memberikan ijin terhadap  calon suami berumur kurang dari 19 tahun dan calon isteri berusia kurang dari 16 tahun
  • Izin Poligami dari Pengadilan Agama jika suami hendak beristeri lebih dari 1 orang
  • Izin tertulis dari Pengadilan jika wali yang bersangkutan adhal (enggan menjadi wali)

3.  Surat Izin tertulis untuk nikah dari atasan/komandanyang ditunjuk  jika     calon suami/isteri  anggota TNI/POLRI

4.  Surat  Rekomendasi Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan jika perkawinan dilaksanakan diluar  wilayah  hukum yang  telah datur oleh Undang-Undang.

5. Surat Izin dari Kedutaan negaranya  jika perkawinannya  adalah perkawinan campuran yang calon suaminya adalah orang luar Indonesia dan perkawinannya dilaksanakan di wilayah Indonesia.

6. Surat Dispensasi Camat setempat, jika perkawinannya dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja dari Pendaftaran nikah.